• Sabtu, 21 Mei 2022

Kejagung Periksa Tiga Saksi Dugaan Kasus Proyek Satelit Kemenhan

- Selasa, 18 Januari 2022 | 12:00 WIB
Kejagung Periksa Tiga Saksi Dugaan Kasus Proyek Satelit Kemenhan (Foto: Puspenkum Kejagung)
Kejagung Periksa Tiga Saksi Dugaan Kasus Proyek Satelit Kemenhan (Foto: Puspenkum Kejagung)

MEDIUM.CO.ID - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga orang saksi terkait dugaan kasus korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat (°) Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) periode 2015 sampai dengan 2021.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menyatakan ketiga saksi tersebut diantaranya, PY selaku Senior Account Manager PT. Dini Nusa Kusuma, RACS selaku Promotion Manager PT. Dini Nusa Kusuma dan AK selaku General Manager PT. Dini Nusa Kusuma.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan periode 2015 sampai 2021," kata Leonard dilansir dari InfoPublik, Senin (17/1/2022).

Baca Juga: Jokowi Datangi Pedagang Pasar Sederhana, Apa yang Dilakukannya?

Leonard menjelaskan bahw PT DNK merupakan pemegang hak pengelolaan filing satelit Indonesia untuk dapat mengoperasikan satelit atau menggunakan spektrum frekuensi radio di orbit satelit tertentu.

"Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M," ujar Leonard.

JAM Pidsus Kejagung, Febrie Adriansyah menjelaskan, kasus ini berawal ketika Kemenhan melaksanakan proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur periode 2015- 2021.

Menurut Febrie, proyek ini merupakan bagian dari program satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) di Kemenhan. Kontrak dilakukan dengan pihak Airbus dan perusahaan Navajo lalu dilakukan penyewaan berupa mobile satellite service, drone segmen dan pendukungnya.

Namun dalam proses tersebut telah ditemukan adanya beberapa perbuatan melawan hukum yaitu salah satunya bahwa proyek ini tidak direncanakan dengan baik.

Baca Juga: Jokowi Klaim Ibu Kota Negara Baru sebagai Transformasi Besar Indonesia

Halaman:

Editor: Irfan Malik

Sumber: Info Publik

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Diperiksa Penyidik, DJ Una Minta Doa

Senin, 25 April 2022 | 15:30 WIB

Kasal: Ramadan, Bulan yang Teramat Istimewa

Jumat, 22 April 2022 | 14:30 WIB

Bawaslu Tetapkan Penanggung Jawab Divisi

Rabu, 20 April 2022 | 14:30 WIB
X